Penataan Tenaga Non-ASN untuk Optimalisasi Kinerja Birokrasi

CURVA ECOLOGY , Kamis, 20 Maret 2025 09:05

Pemerintah terus menyesuaikan jadwal serta kebijakan dalam penataan pegawai non-ASN, termasuk redistribusi ASN ke daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu, sejalan dengan prioritas nasional. Sejak 2005, reformasi birokrasi telah mengatur ulang tenaga honorer, dan pendataan ulang tenaga non-ASN dilakukan pada 2022 dengan hasil 2,3 juta pegawai, yang kini tersisa 1,7 juta dalam database BKN.

Sebagai langkah penyelesaian, pemerintah mengalokasikan formasi terbesar dalam sejarah untuk PPPK pada seleksi CASN 2024, dengan lebih dari 1 juta posisi PPPK dan hampir 250 ribu CPNS. Berbagai kebijakan diterbitkan, termasuk aturan terkait kriteria pelamar dan penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN yang tengah mengikuti seleksi.

Penyesuaian juga mencakup mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu bagi pelamar yang tidak lulus seleksi CPNS maupun PPPK, dengan klasifikasi jabatan berdasarkan kualifikasi pendidikan. Pemerintah memberikan fleksibilitas bagi instansi dalam menetapkan kebutuhan jabatan dan memastikan seluruh tenaga non-ASN yang tercatat dalam database BKN mendapatkan kesempatan yang adil.

DPR dan pemerintah berkomitmen menuntaskan penataan ini dengan prinsip menghindari PHK massal, menjaga pendapatan pegawai, serta memastikan kebijakan sesuai regulasi. Pengangkatan CPNS dan PPPK yang semula dijadwalkan untuk 2026, dipercepat menjadi Oktober 2025 dan Maret 2026. Hal ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih berkualitas tanpa mengurangi anggaran yang telah dialokasikan.

Sumber: Indonesia.go.id

Penataan Tenaga Non-ASN untuk Optimalisasi Kinerja Birokrasi

Follow our Instagram